Soal Pelanggaran Jual LKS di Kota Banjar, DPRD: Jangan Coreng Wajib Belajar 9 Tahun

BANJAR, iNewsCiamisRaya.id - Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar, Mujamil merunut praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di daerahnya dapat berdampak buruk pada program wajib belajar 9 tahun.

Ia menjelaskan kegiatan-kegiatan seperti itu hanya akan memberatkan orang tua siswa dan nantinya akan berdampak negatif pada anak mereka.

Baca Juga

Soal Pelanggaran Penjualan LKS di Kota Banjar, Inspektorat Akan Panggil Kadisdik

Mujamil memberikan contoh jika orang tua siswa tidak sanggup membelikan anaknya buku tersebut tentu akan membuat anak menjadi minder.

"Setelah anak minder, nanti menyebabkan mereka menjadi malas bahkan bisa saja keluar dari sekolahnya. Sehingga dari hal itu program wajib belajar 9 tahun menjadi tidak efektif," katanya saat dihubungi iNewsCiamisRaya.id, Jumat (26/1/2024).

Menyikapi agar kejadian itu tidak terjadi, Mujamil meminta Dinas Pendidikan Kota Banjar menelusuri kebenarannya.

Baca Juga

Disdikbud Kota Banjar Keluarkan Surat Edaran Pemberhentian Penjualan LKS ke Sekolah

"Jika memang benar ada dan secara aturan tidak boleh ya harus diberhentikan," kata dia.

Pihaknya juga meminta semua pihak mengawasi persoalan dugaan pelanggaran praktik jual buku LKS ke sekolah-sekolah dasar se-Kota Banjar ini, tak terkecuali wakil rakyat masyarakat.

Mujamil memastikan bahwa DPRD Kota Banjar khususnya komisi III akan ikut menelusuri hal tersebut dengan memanggil pihak sekolah yang bersangkutan dan Dinas Pendidikan.

Baca Juga

Pj Wali Kota: Usut Tuntas Pelanggaran Penjualan LKS di Banjar

"Kita akan ikut menelusuri persoalan ini. Nanti saya akan mengusulkan kepada ketua komisi untuk memanggil pihak sekolah yang bersangkutan dan Disdik nya," kata Mujamil.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan mengatakan dirinya akan mencari kejelasan informasi terkait persoalan praktik jual LKS ke sekolah dasar di Banjar ini.

Editor : Asep Juhariyono