CIAMIS, iNewsCiamisRaya.id – Setelah menjalani tugas sebagai Penjabat (Pj) Bupati Ciamis selama tiga bulan sejak dilantik pada 1 November 2024, Budi Waluya, kini bersiap untuk kembali ke posisinya semula sebagai Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berlokasi di Gedung Merah Putih.
Budi menyampaikan bahwa pelantikan Bupati Ciamis terpilih, Herdiat Sunarya akan dilaksanakan lebih cepat dari jadwal sebelumnya. “Informasinya, pelantikan awalnya dijadwalkan pada 10 Februari 2025, tetapi kini dipercepat menjadi 6 Februari 2025 di Istana Negara. Kami masih menunggu surat resmi dari pemerintah,” ujar Budi Waluya usai acara penandatanganan MoU antara Pemkab Ciamis dan PT Pos Indonesia, Kamis (23/1/2025).
Selama tiga bulan menjabat, Budi mengaku memperoleh banyak pengalaman baru dalam memahami langsung tata kelola pemerintahan daerah. Ia menggantikan Pj Bupati sebelumnya, Engkus Sutisna, yang memasuki masa pensiun.
“Ini adalah pengalaman berharga bagi saya. Saya bisa memahami secara langsung dinamika pemerintahan di daerah. Sekarang tinggal beberapa hari lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang masih tersisa,” katanya.
Menjelang akhir masa jabatannya, Budi berencana untuk pulang ke kampung halamannya di Cisaat, Sukabumi, selama libur panjang dan cuti bersama. “Saya ingin pulang dulu untuk melihat rumah di Sukabumi,” imbuhnya.
Budi menyampaikan rasa syukur atas dukungan masyarakat Tatar Galuh Ciamis dan kerja sama yang baik dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Alhamdulillah, saya diterima dengan baik oleh masyarakat dan didukung penuh oleh teman-teman di OPD Pemda Ciamis. Berkat itu, saya bisa menjalankan tugas di Ciamis dengan baik,” jelasnya.
Ia juga mencatat keberhasilan utama selama menjabat, yaitu memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Ciamis berjalan aman dan lancar hingga tahap penetapan Bupati Terpilih.
Sebagai pejabat yang berasal dari KPK, Budi menekankan pentingnya semangat anti korupsi selama ia menjabat. Ia aktif melakukan sosialisasi pencegahan korupsi di kalangan pejabat daerah.
“Setelah saya kembali ke KPK nanti, saya berharap tidak ada laporan korupsi dari Ciamis. Semangat anti korupsi harus tetap terjaga,” tegasnya.
Dalam menghadapi defisit APBD, Budi mengambil sejumlah langkah strategis, termasuk meminta OPD untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia menekankan pentingnya menunda pengeluaran yang tidak mendesak ke tahun berikutnya untuk menyehatkan keuangan daerah.
“Penyehatan anggaran tidak bisa dilakukan secara instan. Ini memerlukan tahapan, termasuk menunda pengeluaran yang tidak prioritas. Contohnya, rencana pengadaan mobil dinas untuk bupati dan camat dapat ditunda jika memungkinkan, kecuali benar-benar mendesak untuk mendukung kinerja,” jelasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
