Penyerapan Pupuk Bersubsidi di Ciamis Hanya 62 Persen, Kenapa?

Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, menegaskan pentingnya perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. 

"Dua faktor kunci untuk mencapai target swasembada pangan nasional adalah pupuk dan irigasi," katanya. 

Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan irigasi, khususnya irigasi tersier, kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan pelaksanaan oleh Kementerian Pertanian.

Herry menyoroti panjangnya rantai distribusi pupuk bersubsidi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pengajuan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) hingga pupuk sampai di tangan petani. 

"Proses ini terlalu berbelit-belit. Jika tidak disederhanakan, peningkatan alokasi pupuk bersubsidi secara nasional pun tidak akan efektif," ujarnya.

Mulai 2025, gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang memenuhi syarat dapat berperan sebagai distributor atau pengecer pupuk bersubsidi. Syaratnya, Gapoktan tersebut harus memiliki badan usaha, NPWP, gudang, dan modal.  

Di Ciamis, terdapat 205 Gapoktan. Namun, 50 di antaranya dinyatakan tidak aktif. Pemerintah akan meninjau Gapoktan yang layak untuk membantu mempercepat distribusi pupuk bersubsidi guna mendukung swasembada pangan.  

Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi, sehingga petani bisa mendapatkan pupuk tepat waktu, jumlah, dan sasaran sesuai kebutuhan.

Editor : Asep Juhariyono