Imbas Kebijakan KIR Gratis, Kota Banjar Kehilangan Pendapatan Asli Daerah hingga Ratusan Juta Rupiah

BANJAR, iNewsCiamisRaya.id - Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat telah kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga ratusan juta rupiah setelah beberapa potensi penghasil PAD dikembalikan menjadi pelayanan dan tidak dipungut biaya atau gratis.

Salah satu potensi tersebut yakni pelayanan dari sektor retribusi uji kelayakan pada kendaraan niaga atau yang sering dikenal dengan sebutan KIR.

Baca Juga

Bapenda Ciamis Ancam Cabut Izin Usaha Penunggak Pajak untuk Tingkatkan PAD

"Jadi sekarang itu kita murni pelayanan, karena kebijakan tahun ini KIR itu gratis," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjar, Wardoyo kepada iNewsCiamisraya.id, Kamis (25/1/2024).

Penghapusan retribusi dari sektor ini berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, penghapusan retribusi KIR diatur juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur adanya penggratisan biaya KIR.

Baca Juga

HMI Sentil Kebijakan Baru Sektor Parkir di Kota Banjar

Dengan diberlakukannya aturan terkait hal ini, Wardoyo mengatakan Pemerintah Kota Banjar akan kehilangan potensi PAD senilai Rp300 juta dari sektor retribusi KIR.

Namun, dengan digratiskannya sektor KIR, rasio perbandingan jumlah kendaraan yang melakukan uji kelayakan itu menurun, rata-rata 5 unit per hari.

Sedangkan, sebelum digratiskan uji kelayakan pada kendaraan niaga itu rata-rata mencapai 15 unit per harinya.

Editor: Asep Juhariyono