Sulyanati menilai trend memotong TPP menjadi hal yang umum dan itu kembali ke kebijakan daerah. Ini menyangkut hak hajat hidup perut ASN di Kota Banjar.
ASN lebih ber-etos dan berdisiplin baik jika tidak dipotong. Solusi pemotongan ini nanti akan menimbulkan persoalan.
"Solusi kami sampaikan, TAPD saya kira lebih tahu tentang bagaimana Anatomi APBD kita. Perhitungannya apabila memotong akan banyak korban," kata Sulyanati.
Kabar Pemotongan TPP ASN Tidak Benar
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Asep Mulyana menjelaskan bahwa terkait pemotongan TPP masih dalam kajian.
"Itu masih dalam kajian, mudah-mudahan secepatnya ada solusi pemecahannya agar formulasi penghitungannya tidak merugikan semua pihak," ujar dia.
Sekretaris Daerah Kota Banjar Soni Horison menjelaskan bahwa kabar pemotongan TPP ASN, Nakes dan PPPK itu tidak benar.
Ia mengatakan informasi yang beredar itu merupakan kabar tidak benar yang biasa muncul menjelang pemilihan kepala daerah.
"Tidak betul, biasa berita menjelang Pilkada suka diada-ada. Semoga pada sehat saudara-saudara di Kota Banjar," ujarnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
