GMNI Waspadai Cawe-Cawe Pejabat di Pilkada Kota Banjar 2024

BANJAR, iNewsCiamisRaya.id - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar, Jawa Barat buka suara soal isu kepala desa di daerahnya boleh mendukung pasangan calon di Pilkada 2024.

Diketahui pernyataan tersebut disampaikan oleh Pj Wali Kota Banjar, Ida Wahida Hidayati saat pengukuhan perpanjangan jabatan kepala desa dan BPD di Banjar.

Baca Juga

Antara Golkar dan PDIP di Pilkada Kota Banjar 2024, PPP Pilih Mana?

Ketua GMNI Kota Banjar, Kresty Amelania Putri menilai bahwa hal tersebut akan berdampak negatif. Menurutnya selain dapat menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat, sikap cawe-cawe ini dinilai berbahaya.

"Cawe-Cawe dapat menimbulkan bahaya kemana-mana. Bukan dapat menimbulkan ketidaknetralan melainkan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik," katanya, Selasa (25/6/2024).

"Kemudian memperlemahnya legitimasi pemerintah, serta dapat menimbulkan konflik sosial," sambungnya.

Baca Juga

Jelang Pendaftaran Pilkada Kota Banjar 2024, Terjalin Komunikasi yang Baik Antara Golkar-PDIP

Sejatinya, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mengatur berbagai aspek kehidupan.

"Kemudian diyakini akan berkontribusi bagi penguatan demokrasi Indonesia," kata dia.

Salah satu kontribusi pemilihan kepala daerah terhadap penguatan demokrasi adalah meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah.

Baca Juga

Pila dan Piya, Ikan Khas Sungai Citanduy yang Jadi Maskot Pilkada Kota Banjar 2024

Akuntabilitas pemimpin penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik dan tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok.

Adapun pernyataan yang dilontarkan Ida Wahida Hidayati selaku Pj Wali Kota Banjar dipandang telah melemahkan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, pernyataan tersebut juga jelas bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan terkaitnya.

Baca Juga

PDIP dan PPP Makin Mesra, Isyaratkan Koalisi di Pilkada Kota Banjar 2024?

Jika memang yang dimaksudkan adalah keberpihakan kepala desa terhadap salah satu pasangan calon hanya sebatas dalam memilih tentu tidak masalah.

Namun yang dikhawatirkan pernyataan Pj Wali Kota ini dianggap lain oleh publik. Bisa saja dinilai sebuah restu atau jalan untuk cawe-cawe dengan adanya keterlibatan kepala desa atau unsur pemerintahan lainnya.

Editor : Asep Juhariyono