CIAMIS, iNewsCiamisRaya.id – Sebanyak 94 jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mengalami kekosongan. Hal tersebut disebabkan karena sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menginjak masa purnabakti atau pensiun.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis, Ai Rusli Suargi mengatakan, 94 jabatan yang kosong di antaranya 7 posisi jabatan eselon II/B, 5 posisi jabatan selon III/A, 11 posisi jabatan eselon III/B, 38 posisi jabatan eselon IV/A dan 33 posisi jabatan eselon IV/B.
"Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau sekelas kepala dinas (kadis) juga ada beberapa yang kosong. Di antaranya 2 staf ahli, kadisdukcapil, kadis BKPSDM, Asisten Administrasi Umum, Kadishub, dan antisipasi untuk OPD baru di Ciamis yakni Bapenda. Mungkin ini juga harus sudah terencana untuk pengisian JPTP-nya termasuk jabatan-jabatan struktural yang ada di bawahnya," kata Ai Rusli, Kamis (15/12/2022).
Menurutnya, pengisian jabatan tersebut tentu membutuhkan proses untuk rekapitulasi nilai kinerja, disiplin dan berbagai faktor pertimbangan yang akan dijadikan dasar untuk pemetaan pegawainya.
"Semuanya bertahap, tetapi khusus untuk pengisian JPTP atau eselon 2, tentu itu harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari intansi terkait maupun dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN," ujarnya.
Lanjut Ai, untuk jabatan tertentu seperti halnya disdukcapil harus mendapatkan rekomendasi untuk pelaksanaan open bidding dari Kemendagri melalui Dirjen Dukcapilnya.
"Dan untuk inspektorat khususnya Inspektur Pembantu (Irban) yang memang ada eselon III/A yang kosong, itu juga harus mendapatkan rekomendasi dari provinsi," lanjutnya.
Ia menambahkan, jabatan untuk Asisten Daerah (Asda) juga mengalami kekosongan dikarenakan satu orang akan menginjak purnabakti pada Januari 2023 mendatang.
"Ada juga posisi jabatan sebagai asda yang tahun depan akan pensiun satu orang. Kami tetap akan lakukan antisipasi untuk mengisi kekosongan jabatan," tambahnya.
"Kita masih menunggu rekomendasinya, kalau misalkan rekomendasinya segera disetujui oleh KSN atau Kemendagri RI, mungkin di awal tahun 2023 nanti bisa dilaksanakan untuk proses pengisiannya," pungkasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
