KARAWANG, iNewsCiamisRaya.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengajak para bupati dan wali kota untuk mengadopsi mindset "helicopter view" dalam menyelaraskan pembangunan di tingkat kabupaten dan kota dengan program pembangunan di tingkat provinsi dan pusat.
Dengan menerapkan pendekatan ini, para kepala daerah diharapkan mampu melihat pembangunan dari berbagai perspektif. Mereka bisa menggunakan sudut pandang yang lebih luas (zoom out) maupun lebih detail (zoom in).
Herman menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah yang bertemakan “Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah. Acara ini diadakan di Resinda by Padma Hotel Karawang, Kabupaten Karawang, pada Kamis, 14 November 2024.
Dalam rakor yang dihadiri bupati dan wali kota se-Jabar, Herman menekankan pentingnya helicopter view untuk memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari tingkat nasional hingga rumah tangga.
“Para pejabat dan perangkat daerah perlu mengembangkan helicopter view untuk memahami konteks besar provinsi, namun juga harus mampu menajamkan pandangan (zoom in) hingga ke tingkat kecamatan, desa, RW, dan bahkan rumah tangga," kata Herman.
Mindset helicopter view diperlukan karena secara administratif Jabar memiliki 18 kabupaten, sembilan kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.
“Pemerintah provinsi merupakan agregasi dari semua tingkatan pemerintah di dalamnya,” katanya.
"Begitu pun Jawa Barat tidak bisa hanya fokus pada dirinya sendiri. Jawa Barat harus dibangun dalam kerangka pembangunan nasional (zoom out),” tambahnya.
Herman mencontohkan upaya mencegah munculnya kantong kemiskinan baru terutama di daerah perbatasan.
“Provinsi kuat apabila kabupaten dan kotanya kuat. Kabupaten dan kota kuat, jika kecamatannya kuat. Begitu pula kecamatan menjadi kuat bila desa-desa di dalamnya solid,” jelasnya.
Dalam pandangan Herman, prinsip zoom in - zoom out dalam mindset helicopter view menjadi relevan dan penting untuk menjaga keselarasan pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional.
Herman juga mendorong perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk bekerja secara progresif. Di satu sisi, perangkat daerah di tingkat provinsi telah menetapkan shadow target guna mengakselerasi program pembangunan.
Menurut Herman, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target akseleratif, seperti penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, dan menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
“Target nasional tersebut harus dipandang sebagai tantangan, dan membuat Pemda Provinsi Jabar terus berinovasi dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat,” kata Herman.
Ia berharap perangkat daerah, hingga unsur pimpinan di berbagai tingkatan terus bekerja keras dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip pemerintahan yang adaptif dan responsif.
“Mimpi besar kita adalah Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia dalam negara yang juga maju,” katanya.
“Dengan zoom in dan zoom out, helicopter view, kita bisa mengelola pemerintahan lebih efektif dan merata di semua tingkatan,” pungkas Herman.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar Faiz Rahman menjelaskan, rakor kepala daerah berlangsung dua hari mulai 14 - 15 November 2024.
Rakor terbagi dalam beberapa sesi. Sesi I bertema ‘Harmonisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Pemerintahan Daerah’. Sesi II temanya ‘Ekonomi’. Sesi III rakor terbatas dengan tema ‘Forum Kepala Daerah se-Jabar’, dilanjut Sesi IV dengan tema ‘Tata Kelola Pemerintahan Desa’.
"Pada Rakor ini kita akan deklarasi netralitas ASN jelang Pilkada Serentak, serta deklarasi pemberantasan pinjol ilegal dan judi online bersama kabupaten dan kota," jelas Faiz Rachman.
Rakor juga menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi baik di tingkat daerah, maupun kementerian dan lembaga. Menurut Faiz, rakor diharapkan menjadi sinergi arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terlebih di masa transisi kepemimpinan baru.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
