BANJAR, iNewsCiamisRaya.id - Puluhan mahasiswa menggelar aksi di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar. Mereka menyuarakan dugaan nepotisme yang terjadi di dalam internal KPU Kota Banjar, Jawa Barat.
Dugaan nepotisme tersebut muncul dari hasil seleksi Tenaga Administrasi tingkat kabupaten/kota. Dimana, mereka menilai KPU Kota Banjar telah memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu peserta yang mengikuti seleksi itu.
Padahal, peserta yang lulus dalam seleksi itu sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus administrasi karena tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan. Mahasiswa menilai integritas KPU Kota Banjar telah tercoreng.
"Kinerja KPU Kota Banjar sekarang harus dipertanyakan. KPU tidak netral malah merusak integritas sebagai penyelenggara Pemilu," kata Koordinator Aksi Mahasiswa, Irwan Herwanto, Kamis (7/3/2024).
Ia juga menilai bahwa sistem didalam KPU Kota Banjar sudah bobrok dan tidak patut untuk menjadi teladan anak-anak muda. Kehadiran mahasiswa sudah menjadi itikad baik untuk memutus kedzoliman.
"Penyelenggaraan pemilu dan sebentar lagi penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) patut dikawal, didalam KPU banyak indikasi yang menurunkan integritas KPU," katanya.
"Matinya hati nurani dan integritas yang diobok-obok orang dalam. Itu matinya demokrasi. Jika kalian tidak mampu dan tidak sanggup, mending turun. Banyak orang yang lebih pantas untuk di KPU Kota Banjar," kata Irwan menambahkan.
Adapun point yang disampaikan dalam aksi menindaklanjuti Pengumuman KPU Provinsi Jawa Barat tentang peserta yang dinyatakan lulus tes wawancara dalam seleksi Tenaga Administrasi tingkat KPU kabupaten/kota diantaranya sebagai berikut:
1. Bahwa dalam upaya mewujudkan negara demokrasi yang baik, sangat diperlukan peran KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
2. Bahwa dalam menjaga dan merawat integritas KPU, salah satunya dengan mengoptimalkan rekruitmen tenaga kerja dan/atau pegawai KPU secara terbuka, profesional, fair dan berkeadilan.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
