CIAMIS, iNewsCiamisRaya.id – Tumpukan ribuan kartu BPJS siap edar yang diduga dicetak secara ilegal ditemukan di sebuah rumah warga di Ciamis. Hal tersebut cukup mengagetkan mengingat saat ini masa kampanye pemilu.
Hal tersebut terungkap pada rapat kerja Komisi D DPRD Ciamis di Ruang Banmus DPRD Ciamis Kamis (01/02/2024) siang.
Rapat kerja Komisi D yang dipimpin Sekretaris Komisi D DPRD Ciamis, H Wagino tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi D. Bahkan Ketua DPRD Ciamis, H Nanang Permana SH MH juga hadir pada kesempatan tersebut.
Suasana rapat kerja Komisi D DPRD Ciamis yang membahas temuan tumpukan ribuan kartu BPJS yang diduga ilegal. Foto: iNewsCiamisRaya.id/Andri M Dani
Rapat Kerja Komisi D DPRD Ciamis tersebut diikuti Kepala Dinas Sosial Ciamis dan jajarannya, Kadinkes Ciamis dan jajarannya berikut Kabag Kesra Pemkab Ciamis. Juga hadir perwakilan pimpinan Kantor Cabang BPJS Banjar (juga membawahi Ciamis) beserta jajarannya.
Menurut H Wagino, temuan adanya tumpukan kartu BPJS yang diduga ilegal dan siap edar tersebut dikhawatirkan bisa memicu keresahan ditengah masyarakat. Mengingat dalam kartu BPJS tersebut sudah tercantum nama dan alamat (by name by address).
“Bisa memicu keresahan bagi warga yang tidak mendapat kartu. Dapat juga menimbulkan masalah bagi warga yang mendapat kartu tetapi tidak bisa atau tidak aktif saat digunakan,” ujar H Wagino.
Yang lebih mengkhawatirkan menurut H Wagino, bila tumpukan ribuan kartu BPJS tersebut telah atau akan digunakan untuk bahan kampanye oleh pihak-pihak tertentu.
“Informasi dari BPJS, bahwa BPJS sejak tahun 2022 sudah tidak lagi mencetak atau menerbitkan kartu kepesertaan BPJS. Karena kepesertaan BPJS sudah include dengan NIK di KTP,” katanya.
Jadi artinya tumpukan ribuan kartu BPJS tersebut menurut H Wagino diduga dicetak secara ilegal dan akan atau sudah diedarkan secara ilegal.
“Makanya kami berharap temuan tersebut segera ditindak lanjuti oleh pihak berwenang. Khusus tentunya oleh BPJS sendiri,” imbuh H Wagino.
Kepala Bagian Pelayanan Kantor Cabang BPJS Banjar, Sumbut Purwata pada kesempatan tersebut mengaku kaget dengan adanya temuan tumpukan ribuan yang diduga kartu kepesertaan BPJS tersebut.
“Kami jelas kaget dengan temuan tersebut. Kami akan segera menelusurinya ke lapangan. Jadi belum diketahui pasti anatomi kejadiannya,” ujar Sumbut Purwata.
Yang pasti menurut Sumbut sejak tahun 2022, BPJS tidak lagi menerbitkan atau mencetak kartu peserta BPJS. Karena kepesertaan BPJS sudah include di KTP dengan ada NIK-nya.
Menyusul adanya temuan tumpukan kartu yang diduga kartu kepesertaan BPJS di Ciamis tersebut pihaknya akan segera melaporkan ke pimpinan BPJS regional Jabar.
Juga belum dipastikan apakah tumpukan yang diduga kartu BPJS tersebut berkaitan dengan kepesertaan BPJS yang dibiayai APBN atau yang dibiayai oleh APBD.
Selain akan menelusuri temuan tumpukan ribuan yang diduga kartu kepesertaan BPJS tersebut Sumbut mengimbau para peserta BPJS yang memiliki kartu untuk mengecek secara rutin 2 atau 3 bulan kepesertaannya aktif atau tidak.
Selain itu peserta BPJS jangan sampai meminjamkan atau menyerahkan kartu BPJS nya untuk digunakan orang lain. Karena itu termasuk perbuatan pidana.
“Selain itu hati-hati penipuan yang mencatut nama BPJS. Misalnya menghubungi peserta BPJS melalui telepon, minta data peserta baik itu nama, alamat, NIK dan nomor apalagi sampai intimidasi atau minta sesuatu. Itu bisa dipastikan penipuan,” ingat Sumbut.
Menurut Sumbut, pihak BPJS tidak pernah menghubungi ke perorangan peserta BPJS. Apalagi sampai menanyakan identitas dan NIK.
“Kecuali secara kasuistis. Ketika BPJS dirugikan atau peserta dirugikan,” imbuhnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
