BANJAR, iNewsCiamisRaya.id - Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Jawa Barat menyoroti proyek pembangunan baru kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar yang dinilai bermasalah.
Diketahui pembangunan berlokasi di Kelurahan Hegarsari, Kota Banjar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp2,1 Miliar.
Saat ini pembangunan sudah mencapai 30 persen dan habis kontrak pada 22 Desember 2023 mendatang. Namun penyedia jasa dari CV Putra Tubagus Corp kabur dan meninggalkan sejumlah hutang.
Mangkraknya pembangunan ini menjadi sorotan berbagai pihak mulai supplier, pekerja hingga Kejaksaan Kota Banjar, Jawa Barat karena pembangunan terhenti selama 2 minggu lebih.
Menurut Plh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Kota Banjar Candra Herawan, persoalan ini akan ditelaah karena proyek ini didanai uang rakyat.
"Kita akan menelaah dulu," katanya kepada iNewsCiamisRaya.id, Rabu (13/12/2023).
DPRD Kota Banjar Akan Mengawasi Pembangunan Baru Kantor BPS Banjar
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan mengaku baru mengetahui persoalan ini karena anggarannya langsung dari APBD.
Kendati demikian, Cecep mengatakan akan mempertanyakan sejauh mana tingkat pengawasan pembangunan proyek ini.
"Kami justru baru tau pembangunan ini, ini anggarannya langsung dari APBN bukan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang masuk dulu ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," katanya.
"Kami harap anggota DPR RI segera melakukan pengawasan terkait persoalan ini, kita harapkan persoalan ini harus tuntas dan pembangunan berjalan dengan lancar," pungkasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
