BANJAR, iNewsCiamisRaya - Kapolres Banjar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bayu Catur Prabowo mengeluhkan soal minimnya dukungan anggaran keamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal tersebut disampaikan dirinya saat memberikan sambutan dalam kegiatan serah terima jabatan dan pisah sambut Wali Kota Banjar pada Selasa (5/12) lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Bayu menyinggung soal minimnya anggaran keamanan Pemilu 2024 yang diterima oleh Polres Banjar.
"Anggaran yang didapat kepolisian kali ini tidak sebesar pemilu yang diselenggarakan lima tahun yang lalu," kata Bayu seperti dilansir dilaman Youtube Humas Kota Banjar.
Menanggapi hal tersebut, Bayu juga menyebutkan pihaknya telah meminta peningkatan anggaran kepada DPRD Kota Banjar.
"Saya juga sudah bisik-bisik kepada Ketua DPRD mudah mudahan ada peningkatan anggaran keamanan pemilu ini," ucapnya.
Menurut Bayu, plafon anggaran pemilu kali ini terbatas, Polres Banjar biasanya menurunkan setengah kekuatan 220 personil, tapi sekarang yang didukung hanya 60 personil.
"Anggaran pemilu yang diberikan agak terbatas dari pemerintah pusat, contoh anggaran kampanye minimal setengah kekuatan 220 personil, tapi sekarang hanya 60 personel saja yang didukung pemerintah," kata dia.
Dari 60 personel itu dikurangi 25 personel untuk komando dan pengendalian hingga tersisa 35 personel untuk 4 kecamatan.
"Sehingga dari 35 personel ini di sebar ke 4 kecamatan, jadi 8 personel per kecamatan yang bisa mengamankan sesuai dukungan pemerintah," kata Bayu.
Kendatipun demikian, Bayu mengatakan pihaknya tetap optimis dalam mengamankan Pemilu di kota Banjar agar tetap aman dan terjaga.
"Banjar ini Kota yang paling aman, kita disini guyub semua, meski terbatas anggaran kita masih bisa bertugas mengamankan," katanya.
Ini Besaran Anggaran Keamanan Pemilu Polres Banjar
Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Asep Mulyana mengatakan besaran hibah anggaran pengamanan Pemilu 2024 untuk Polres Banjar sebesar Rp3.287.790.000.
"Besarannya ada di angka Rp3 miliar lebih, itu pun proses naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) belum dilaksanakan, anggarannya juga belum diserap,"pungkasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
