Untuk kategori kelembagaan terbaik adalah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Tangerang, Banten, Pokja PKP Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Wahana Pangeran Kelurahan Siantan Hulu, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, BKM Imbi Mandiri Kelurahan Imbi, Kota Jayapura, Papua, Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Jaya Lestari Kelurahan Kebon Dalem, Kota Cilegon, Banten, UPK BKM Sasono Kelurahan Rejomulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Bonto Biraeng Kelurahan Katangka, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, KPP Pringsewu Kelurahan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu, Lampung;
Sementara itu untuk kategori pelaksana kegiatan terbaik adalah Pelaksana DFAT terbaik Kelurahan Kebonsari, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Kelurahan Jambula, Kota Ternate, Maluku Utara, Pelaksana ILBK terbaik Kelurahan Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Pelaksana Skala Kawasan Terbaik Kawasan Semanggi, Kota Surakarta Jawa Tengah, Kawasan Pesisir Timur Segmen Heritage Kabupaten Gresik Jawa Timur, Kawasan Ketapang Mauk Kabupaten Tangerang Banten, Kawasan Krueng Langsa Kota Langsa Aceh, Pelaksana Skala Lingkungan Terbaik Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak Kalimantan Barat dan Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta DI Yogyakarta.
Kepala PMU NSUP-Kotaku menyampaikan apresiasi kepada Pemda dan para kepala daerah, yang selama ini, berpartisipasi dalam mengurangi permukiman kumuh di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa tugas bersama menuntaskan kumuh belum berakhir. Ia berharap, deklarasi yang disampaikan melalui kegiatan ini menjadi bagian dari keberlanjutan penanganan kumuh ke depannya.
“Bapak/Ibu sekalian, kami masih ada. Kami masih hadir. Artinya, bahwa jika Bapak/Ibu sekalian membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR, dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, kami siap untuk mem-backup atau mendukung Bapak/Ibu sekalian,” tegas Herman Tobo dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (24/6/2023).
Herman Tobo melanjutkan, pertemuan ini bukanlah yang terakhir, melainkan masih ada kesempatan-kesempatan yang lain. “Silakan undang kami untuk ke tempat Bapak/Ibu masing-masing. Kami siap untuk mendampingi dan melayani,” lanjut Herman Tobo.
Acara Workshop Nasional Semarak Keberlanjutan Penanganan Kumuh ini ditutup oleh Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti. Tri menyatakan apresiasi atas komitmen yang diikrarkan oleh para perwakilan Pemda ini. Melalui komitmen Pemda ini, ia berharap benar-benar terwujud 0% kumuh dan 100% permukiman layak huni di Indonesia pada 2045.
Workshop Nasional ini merupakan bagian dari rangkaian aksi keberlanjutan penanganan kumuh. Sebelumnya, pada 23–25 Mei 2023 dilaksanakan Workshop “Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan” di Kota Surakarta sebagai salah satu lokasi praktik baik peremajaan kawasan kumuh melalui kolaborasi.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
