BANJAR, iNewsCiamisRaya.id - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Banjar, Yogi Indrijadi bersuara mengenai persoalan buruh yang bekerja di proyek pembangunan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar, Jawa Barat.
Pasalnya, para buruh yang bekerja disana tak kunjung mendapatkan upah dari pihak terkait karena kondisi proyek pembangunan kantor BPS Kota Banjar itu mangkrak sejak Desember 2023 lalu.
"Persoalan Pekerja Buruh harus dipikirkan bersama, khususnya bagi pengusaha, pemerintah dan pekerja itu sendiri," katanya, Selasa (30/4/2024).
Menurutnya, Pekerja buruh memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, tak terkecuali di Kota Banjar.
"Penting kiranya pemahaman yang sama, dan pola ka-Banjar-an. Pekerja Buruh harus dipandang sebagai mitra pengusaha guna keberlangsungan," kata dia.
"Saya tegaskan kepada pemerintah, di Kota Banjar ini jangan sampai terulang kembali persoalan buruh seperti di pembangunan BPS. Aturan Ketenagakerjaan sudah cukup jelas," ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya meminta agar pemerintah memperhatikan kondisi buruh. Ia pun mengatakan di hari buruh internasional 1 Mei 2024, KSPSI akan menggelar kolaborasi dengan Forum Buruh, Jabar Bergerak dan Sarbumusi.
"Melihat sikon saat ini perlu adanya sikap bersama," katanya.
Yogi juga mengatakan di peringatan May Day tahun 2024 sudah ada empat elemen pekerja buruh bersilaturahmi, salah satunya ke buruh yang bekerja di PT Sandi Persada dan PT BKS.
Melihat sektor ekonomi mikro, dari merekalah perputaran uang itu bergulir. Perlu kiranya bermitra dengan pengusaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan produksi.
"Ada dua hal yang bisa mendongkrak UMK yaitu, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli," kata Yogi.
"Perlu dibangun dengan Spirit kebersamaan utama dalam budaya ramah investasi," kata dia menambahkan.
Sehingga di May Day 2024 ini KSPSI bersama elemen buruh lainnya akan memunculkan kembali moto 'Buruh Pekerja Sejahtera Pengusaha Banyak Laba Pemerintah Berwibawa'.
"Dengan menjalankan moto ini saya yakin apa yang menjadi harapan buruh akan tercapai," tuturnya.
Sebelumnya sejumlah buruh pembangunan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar, Jawa Barat protes menagih haknya yang belum dibayarkan hingga sekarang.
Mereka menggelar aksi dengan memasang spanduk penolakan lanjutan proyek pembangunan Kantor BPS di Kota Banjar yang mangkrak sejak Desember 2023 lalu.
Seorang supplier material, Eka Kustiawan, mengatakan bahwa pembangunan proyek kantor BPS ini terbengkalai sejak 2023 lalu.
Kontraktor pekerjaan tersebut dikabarkan melarikan diri dan meninggalkan utang di sejumlah pihak hingga akhirnya diputus kontrak.
Terlepas dari itu, para buruh dan pihak lainnya merasa dirugikan karena utang dan pembayaran kepada mereka hingga kini belum dibayarkan oleh pihak terkait.
"Pekerjaan kantor BPS ini hanya merugikan warga disini saja karena meninggalkan hutang, baik kontrakan warga yang belum dibayar, warung tak dibayar hingga ada buruh yang haknya belum diberikan," kata Eka, Senin (29/4/2024).
Kepala Tukang atau mandor pembangunan, Ipin Aripin, mengaku persoalan para buruh yang bekerja dalam proyek pembangunan kantor BPS belum selesai hingga sekarang.
Pihak terkait hingga sekarang belum juga membayar upah kepada 40 pekerjanya, padahal mediasi telah dilakukan dan saat ini sudah berjalan selama empat bulan lebih.
"Dulu bangunan ini sudah mencapai 30 persen. Karena bermasalah dengan pihak ketiga akhirnya diputus kontrak kemudian kabarnya akan dilanjutkan lagi, tapi utang pekerjaan yang awal tidak ada kejelasan. upah pekerja saya pun sebanyak 40 orang tidak dibayar, totalnya sekitar Rp40 jutaan lebih," ungkap Ipin.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan kantor BPS Kota Banjar, Dadang Hermawan, menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan para buruh yang haknya belum diberikan itu.
"Iya terimakasih informasinya, kami akan tindak lanjuti duduk permasalahan ini, saat ini kami sedang rapat dulu di kantor," ujar dia.
Editor : Asep Juhariyono